RAKOR Transaksi Non-Tunai


Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

di Pemerintahan kota Batam

Dasar :

  1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017
    • Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Tanggal 1 Januari 2018
  3. Instruksi Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 31 Mei 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
    • Pelaksanaan TNT dilaksanakan secara bertahap
    • Tahap I terhitung 1 Juni 2017 ada 6 OPD (Dinkes, Bappelitbang, BPKAD, RSUD, Dinsos, Disdik)
    • Tahap II terhitung September 2017 dilaksanakan semua OPD
  4. Surat Edaran Kepala BPKAD Nomor 279/BPKAD/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
  5. Pengecualian didalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai, apabila mendapat persetujuan Kuasa Bendahara Umum

LAPORAN PANITIA

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

Se-Indonesia oleh Kemendagri di Batam

TANGGAL 18 JUNI 2015


A. DASAR PENYELENGGARAAN :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan transaksi non tunai dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta alternatif solusinya di masing-masing pemerintah daerah.

Tujuan penyelenggaraan adalah mendorong para stakeholder terkait agar mensosialisasikan ke masyarakat dalam bertransaksi dilakukan secara non tunai di kantor, pusat perbelanjaan, hiburan, perhotelan, restoran, perparkiran dan lain sebagainya.

C. WAKTU PENYELENGGARAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai ini diselenggarakan satu hari pada tanggal 18 Juli 2019.

D. PESERTA

Peserta berasal dari seluruh Kepala BPKAD, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Propinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Direksi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sebanyak 1000 orang.

E. NARASUMBER

Narasumber atau pemateri berasal dari :
1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia Propinsi Kepulauan Riau.
3. Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Kepulauan Riau.
4. Bank RiauKepri.
5. Perwakilan Bank Pembangunan Daerah.

F. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Tempat Penyelenggaraan adalah bertempat di Hotel Best Western Premier Panbil Kota Batam.

G. SUMBER DANA

Sumber Dana pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai ini didukung oleh PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bank Jabar Banten Cabang Batam.

H. PENUTUP

Pulau setokok tempat berasal
Pergi ke jodoh membeli bingkai
Agar terhindar transaksi ilegal
Mari giatkan transaksi non tunai

Jalan-jalan ke Kampung Patam
Singgah sebentar di Kampung Pelita
Mari kita jaga Kota Batam
Karena Batam Milik Kita












KONTAK

JL. Engku Putri No.1 Batam Center - Batam Telp: (0778) 462164 Fax :(0778) 813461